Nada4D

Politisi PDIP Jadi Ketua Pansus RUU Otsus Papua

Kabar Utama – Politisi PDIP Jadi Ketua Pansus RUU Otsus Papua, Anggota DPR dari PDIP Komarudin Watubun pimpin Pansus RUU Otsus Papua ditemani Agung Widiantoro (Golkar), Yan Mandenas (Gerindra), dan Martin Douw (PKB). DPR sudah membuat team pansus untuk mengulas RUU Otsus Papua.

Jakarta, CNN Indonesia — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun dipilih menempati kedudukan Ketua Panitia Khusus (Pansus) untuk ulasan Perancangan Undang-undang mengenai Otonomi Khusus (RUU Otsus) Papua.

Di bangku pimpinan pansus, Komarudin ditemani anggota Fraksi Partai Golkar Agung Widiantoro, anggota Fraksi Partai Gerindra Yan Mandenas, dan anggota dari Fraksi Partai Kebangunan Bangsa (PKB) Martin Douw.

“Selamat, persetujuan fraksi-fraksi, sembilan fraksi, meskipun pada awal sedikit ada ketidaksamaan penglihatan tetapi saat masuk step ke-2 , sembilan fraksi bundar memberikan dukungan kepimpinan dari elemen Ketua Komarudin PDIP,” kata Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (30/3).

Politisi PDIP Jadi Ketua Pansus RUU Otsus Papua

Dengan sudah ditunjuknya susunan itu, Azis menjelaskan Pansus RUU Otsus Papua sah bekerja awal hari ini. Azis juga mengharap pansus itu dapat selekasnya menuntaskan ulasan Otsus Papua yang bakal habis periode berfungsinya tahun akhir ini.

Menurut dia, pansus nanti akan mengulas semua daftar pendataan permasalahan (DIM) bersama pemerintahan.

“Dalam RUU telah ada, tinggal kelak dalam DIM yang bakal jadi bahan, taktik proses yang diulas salah satunya yang berkembang pertama apa otsus ini diteruskan atau mungkin tidak, efeknya,” ucapnya.

Waketum Partai Golkar itu meneruskan, berkaitan proses pemekaran, baik kabupaten, kota, atau propinsi, dan taktik pembangunan dan ke-4 taktik dalam soal kerjakan kenaikan kesejahteraan warga Papua akan digodok oleh Pansus RUU Otsus Papua.

“Pada Propinsi Papua benar ada rumor yang berkembang untuk kerjakan pemekaran pada Papua. Yakni menambahkan dua propinsi. Tetapi kita belum menjadi kata setuju karena RUU belum diketuk, Apa akan terjadi? Ya kita nantikan perubahannya,” katanya.

Untuk dipahami, Otsus Papua memperoleh penampikan dari beberapa komponen warga. Diantaranya, aktivis sekalian bekas komisioner Komnas HAM asal Papua, Natalius Pigai. slot online indonesia

Pigai minta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membekukan penerapan UU Nomor 21 Tahun 2001 mengenai Otsus Papua.

Menurut Pigai peraturan itu tidak lagi berkaitan dengan zaman moden di Papua hingga perlu dipelajari. Sebagai tukarnya Pigai merekomendasikan Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Ketentuan Pemerintahan Alternatif Undang-undang (Perppu).

“Kami mereferensikan ke Bapak Presiden Joko Widodo untuk membekukan penerapan UU Otsus Papua No.21 tahun 2001 di tahun 2021. Hal ini saat sebelum lakukan pembicaraan dengan rakyat Papua. Saat sebelum pembicaraan itu dikerjakan, pemerintahan bisa keluarkan Perppu berkaitan Papua,” kata Pigai diambil dari info tercatat pada Selasa (2/3).

Gelombang tindakan menampik RUU Otsus Papua juga terjadi di beberapa daerah pulau paling timur Indonesia itu. Oleh beberapa aktivis mahasiswa asal sana di beberapa daerah nusantara.